PALEMBANG — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus memperkuat transformasi pelayanan publik sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi nasional dan Program Presisi Polri. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Polda Sumsel di Hotel Emilia Palembang, Rabu, 10 Juni 2026.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan kualitas pelayanan kepolisian yang diberikan kepada masyarakat. Melalui pendekatan kolaboratif, Polda Sumsel menghadirkan berbagai pemangku kepentingan eksternal, termasuk perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, guna memberikan masukan objektif terhadap tata kelola pelayanan publik di lingkungan kepolisian.
Forum tersebut diikuti oleh para pejabat fungsi operasional dan pelayanan publik dari seluruh jajaran Polda Sumsel, di antaranya Wakil Direktur Lalu Lintas, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum, Wakil Direktur Binmas, para Wakapolres, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kepala Satuan Lalu Lintas, hingga Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dari seluruh Polres jajaran.
Pelaksanaan forum konsultasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polda Sumsel dalam mewujudkan birokrasi modern yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui evaluasi yang dilakukan secara terbuka, berbagai masukan dan pengalaman lapangan dihimpun untuk menghasilkan rekomendasi konkret dalam peningkatan mutu pelayanan kepolisian.
Peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah maupun nasional. Pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan responsif tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara serta mendukung iklim investasi, stabilitas keamanan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kepala Biro Perencanaan Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Budi Suryanto, M.Si., menegaskan bahwa transformasi pelayanan publik harus terus dilakukan agar mampu menjawab harapan masyarakat yang semakin dinamis.
“Kami terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap seluruh aspek pelayanan kepolisian. Forum konsultasi ini menjadi sarana penting untuk mendengarkan masukan dari masyarakat dan pengawas eksternal sehingga setiap unit pelayanan di jajaran Polda Sumsel dapat bekerja lebih efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan publik,” ujar Kepala Biro Perencanaan Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Budi Suryanto, M.Si.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian integral dari transformasi Polri yang Presisi.
“Polda Sumatera Selatan berkomitmen mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang melayani, profesional, dan berintegritas. Melalui forum ini, kami memastikan setiap inovasi pelayanan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses layanan menjadi prioritas yang terus kami tingkatkan,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Pada akhir kegiatan, seluruh peserta menyepakati berbagai rekomendasi perbaikan pelayanan yang dituangkan dalam berita acara sebagai bentuk komitmen bersama untuk segera diimplementasikan di seluruh satuan kerja dan satuan kewilayahan jajaran Polda Sumsel.
Melalui Forum Konsultasi Pelayanan Publik Tahun 2026 ini, Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin modern, cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari kontribusi Polri dalam mendukung reformasi birokrasi nasional serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas menuju Indonesia Maju.( Darwis )
