MUARA ENIM – Terungkapnya kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan berbagai cerita dari sejumlah pihak yang selama ini mengikuti perkembangan proyek-proyek pemerintah daerah tersebut.
Salah seorang wartawan di Muara Enim mengaku telah lama mencurigai adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kecurigaan itu, menurutnya, muncul setelah melakukan serangkaian penelusuran dan pertemuan dengan sejumlah pihak yang memiliki kaitan dengan lingkungan pemerintahan setempat.
Kepada media ini, wartawan tersebut menuturkan bahwa dirinya pernah bertemu dengan salah satu anggota DPRD Muara Enim yang merupakan kerabat dekat Bupati Muara Enim. Dalam pertemuan tersebut, ia sempat mempertanyakan berbagai isu yang berkembang terkait proyek-proyek di Dinas Pendidikan.
“Saya hanya ingin mengonfirmasi informasi yang berkembang di masyarakat. Saat itu saya menyampaikan bahwa dugaan-dugaan terkait proyek pendidikan perlu dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Menurut pengakuannya, saat pertemuan berakhir dirinya sempat diberikan sebuah amplop berisi uang. Namun, amplop tersebut langsung dikembalikan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip independensi profesi jurnalistik.
“Saya kembalikan saat itu juga. Wartawan harus menjaga integritas dan tidak boleh menerima sesuatu yang dapat memengaruhi independensi dalam bekerja,” katanya.
Tidak hanya itu, ia juga mengaku pernah berdiskusi dengan salah satu pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Muara Enim terkait isu proyek yang saat itu menjadi perhatian publik. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan keyakinannya bahwa apabila terdapat pelanggaran hukum, maka suatu saat akan terungkap melalui proses penegakan hukum.
“Saya hanya mengatakan, kalau memang ada masalah dan cukup bukti, suatu saat pasti akan terbuka,” ungkapnya.
Belakangan, dugaan tersebut mendapat perhatian serius dari KPK. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Muara Enim, lembaga antirasuah itu menetapkan sejumlah tersangka, termasuk Bupati Muara Enim Edison, terkait dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
Kasus tersebut kini terus berkembang. KPK bahkan melakukan pengembangan penyidikan yang dikaitkan dengan dugaan suap kepada pihak pemeriksa guna menutupi temuan audit terkait pengadaan di Kabupaten Muara Enim.
Wartawan tersebut berharap seluruh rangkaian perkara dapat diusut secara tuntas dan transparan sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum serta kepercayaan terhadap proses pemberantasan korupsi.
“Biarkan proses hukum berjalan. Yang terpenting, semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
(Red)
